Indonesia Digital Today | Berita Terkini dari Indonesia
Ekonomi
JAKARTA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut seluruh pelaku usaha mikro hingga besar terdampak pandemi Covid-19. Hal itu telah dilakukan survei oleh BPS dengan jumlah mencapai 34.559 responden mulai dari Usaha Mikro Kecil (UMK) hingga Usaha Menengah Besar (UMB) mengalami penurunan permintaan.
“Dari survei kami tersebut, 55% pelaku usaha tidak tahu berapa lama perusahaan dapat bertahan dengan kondisi saat ini,” ungkap Suhariyanto dalam webinar Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi, di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga: Corona Makin Ganas, Faisal Basri: Nyawa Lebih Berharga dari Ekonomi
Dia merinci sebanyak 26% pelaku usaha yakin mampu bertahan dengan kondisi saat ini selama lebih dari tiga bulan, meskipun tanpa ada perubahan operasi dan bantuan. Namun 19% sisanya mengaku hanya mampu bertahan maksimum tiga bulan sejak Juli 2020 apabila tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
Baca Juga: Terungkap! Super Holding BUMN, Ahok Ingin Jokowi Pimpin Langsung Pertamina
Berdasarkan survei tersebut, lanjut dia, para pelaku UMK maupun UMB menghadapi masalah seperti penurunan modal, kendala keuangan untuk operasional maupun untuk pegawai. Oleh karenanya, pemerintah harus memberikan support kepada para pelaku usaha ini.
“Bentuk support ke UMK bisa berupa prioritas bantuan modal dan keringanan tagihan listrik, sementara untuk UMB bisa berupa keringanan listrik dan penundaan pembayaran pajak,” imbuh Suhariyanto. Namun yang paling penting, lanjut dia, tidak ada kepastian bahwa pandemi akan segera berakhir. “Maka kunci paling penting dalam mengatasi pandemi adalah kerjasama dengan seluruh elemen bangsa,” pungkas Suhariyanto.
JAKARTA – Ekonom senior Indef Faisal Basri meminta pemerintah serius mengendalikan kasus positif Covid-19 yang terus meningkat tajam. Pihaknya menyebut dalam kurun waktu 14 hari penularan wabah menembus angka 250.000 kasus lebih ganas dari pertama kali dalam kurun waktu 115 hari menginfeksi 50.000 orang.
“Pertama itu butuh 115 hari dengan 50.000 kasus positif. Sementara saat ini 250.000 kasus hanya butuh waktu 14 hari,” ujar Faisal saat webinar bertajuk Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi, di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga: Pak Jokowi! Pengusaha Hotel Rebutan Pasien Covid-19 Nih..
Menurut dia apabila pemerintah tidak serius mengatasi semakin mengganasnya penularan virus corona maka angka positif bisa menembus 1 juta kasus. Faisal memastikan angka kematian manusia akan lebih banyak. “Kasus naik, maka angka kematian juga naik. Selamatkan rakyat. Ekonomi bisa pulih, tapi nyawa manusia tidak bisa dipulihkan,” ujar Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, rendahnya realisasi test Covid-19 bukti bahwa pemerintah tidak serius menangani penyebaran wabah virus corona sehingga bukan alasan meningkatnya angka positif. Bahkan sampai sekarang belum ada Perppu khusus yang menangani Covid-19, hanya ada Perppu yang menangani APBN dan sektor keuangan.”Virus ini sangat bahaya sekali, sehingga butuh panglima perang yang harus full time dan bukan kerja sambilan. Covid-19 ini sumber utama ketidakpastian,” ujarnya.
Baca Juga: Terungkap! Super Holding BUMN, Ahok Ingin Jokowi Pimpin Langsung Pertamina
Dia juga menyebutkan, kepercayaan masyarakat dan dunia usaha juga bergantung pada upaya pemerintah mengendalikan wabah. “Jika pemerintah mampu mengendalikan wabah dengan serangkaian tindakan jujur dan langkah yang terukur masyarakat akan lebih percaya diri begitu juga dengan dunia usaha,” tandasnya.
JAKARTA – Pengamat Pariwisata Azril Azhari mengatakan, anggaran pemerintah sebesar Rp100 miliar kepada hotel bintang tiga yang menyediakan fasilitas karantina mandiri atas rekomendasi dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dinilai salah kaprah. Menurut dia, bantuan tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan.
“Sebab bagaimana dengan hotel bintang ke bawah dan tidak punya rekomendasi PHRI yang merupakan kelas UMKM. Saya kira salah kaprah di sini,” ujar dia dihubungi di Jakarta, Minggu (20/9/2020). Baca Juga: Gokil, Hanya di Sini Pengusaha Hotel Rebutan Pasien Covid-19
Dia mengatakan, jika pemerintah ingin memberikan bantuan kepada kalangan usaha khususnya di industri perhotelan, hendaknya dilakukan dengan menjangkau semua kelas hotel. Caranya, dengan mensubsidi biaya listrik dan air pada semua kelas hotel. “Ya subsidi aja biaya lisrik sama biaya air. Karena item terbesar pengeluaran industri ini ada pada listrik dan air,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pemerintah terlambat memberikan bantuan di tengah pandemi Covid-19 yang menyerang semua sektor. Untuk sektor pariwisata, bantuan lain yang perlu diharapkan adalah biaya sertifikasi. Biaya sertifikasi ini perlu, sebab kualitas penanganan Covid-19 pada sektor atau industri pariwisata sangat diperlukan.
“Nah, ini sertifikasi juga perlu, dimana penanganan Covid-19 melalui protokol di setiap perhotelan itu ada, tapi sertifikasi yang dibutuhkan. Nah, kalau sertifikasi sangat diharapkan industri hotel, sekarang yang perlu diatur adalah yang mengontrol atau mengaudit jalannya protokol kesehatannya itu siapa. jadi ini perlu tuntas,” tandas dia.
Baca Juga: Pak Jokowi! Pengusaha Hotel Rebutan Pasien Covid-19 Nih..
Sebelumnya, Ketua Bidang Perhotelan Asparnas Erick Herlangga menyayangkan keputusan Kemenparekraf, yang hanya memberikan bantuan hanya kepada anggota PHRI untuk penyediaan ruang karantina mandiri bagi pasien Covid-19. Menurut Erick, banyak sekali hotel yang tidak tergabung dalam PHRI, tetapi juga butuh bantuan.
JAKARTA – Nasib ekspor produk kelapa sawit masih merana diserang wabah virus corona. Negara China sebagai tujuan ekspor belum bisa diandalkan karena ekonominya belum pulih secara optimal.
“Ekspor ke China 2020 turun menjadi 2,6 juta ton atau hanya sekitar 61% dari tahun lalu yang sebesar 4,2 juta ton (year on year/yoy),” Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono, di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga: Sri Mulyani Akui Permasalahan Ekonomi Saat Ini Cukup Ruwet
Meskipun volume ekspor bulan Juli mengalami kenaikan, secara year on year (yoy) sampai dengan Juli, ekspor mengalami penurunan. Total ekspor produk minyak sawit sampai dengan Juli 2020 sebesar 18,6 juta ton atau 1,2 juta ton lebih rendah dari tahun lalu.
Dibandingkan dengan bulan Juni 2020, konsumsi dalam negeri bulan Juli mengalami kenaikan 97.000 ton menjadi 1,4 juta ton. Kenaikan terbesar pada konsumsi biodiesel sebesar 87.000 ton menjadi 638.000 ton pada bulan Juli. Produksi CPO bulan Juli yang mencapai 3,8 juta ton atau 6,2% lebih rendah dari bulan lalu dan secara yoy 8,2% lebih rendah dari tahun lalu.
“Rendahnya produksi tahun 2020 diperkirakan akibat pemberian pupuk yang kurang untuk mengurangi biaya ketika harga rendah tahun lalu. Dengan produksi demikian, stok akhir Juli 2020 adalah sebesar 3,6 juta ton atau atau 253% dari konsumsi bulan Juli,” jelasnya.
Baca Juga:Duh! Nasib Pedagang Pernak-Pernik Makin Ngenes Terdampak Covid-19
Gapki mencatat nilai ekspor produk minyak sawit bulan Juli 2020 mencapai USD1,868 miliar atau sekitar 13,6% dari nilai ekspor nasional (USD13,3 miliar). Nilai ekspor produk sawit tersebut naik USD244 juta dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Juni. Meningkatnya nilai ekspor didukung oleh kenaikan harga CPO dari rata-rata USD602 cif rotterdam pada Juni menjadi sekitar USD659 pada bulan Juli.Disamping itu, volume ekspor produk minyak sawit juga meningkat menjadi 362.000 dari 2,8 juta ton menjadi 3,13 juta ton pada bulan Juli. “Kenaikan volume ekspor terutama karena meningkatnya ekspor produk olahan CPO dan laurik,” ujarnya.
Mukti mengatakan ekspor produk olahan CPO mengalami kenaikan sebesar 352.000 ton, dari 1,6 juta ton menjadi 1,9 juta ton. Sedangkan laurik (PKO dan olahan PKO) naik 32.000 ton. Sementara, ekspor oleokimia relatif tetap, sedangkan ekspor biodiesel dan CPO mengalami penurunan masing-masing sekitar 3.000 ton dan 19.000 ton.
Konsumsi oleokimia meningkat 6.000 ton menjadi 148.000 ton dan untuk produk pangan naik 4.000 ton menjadi 642.000 ton. Sampai dengan Juli 2020, total konsumsi domestik sebesar 10 juta ton atau 3% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. “Kenaikan terbesar pada oleokimia 45% dan biodiesel 27%, sedangkan untuk produk pangan 15% lebih rendah,” kata dia.
JAKARTA – Ekonom Indef Nailul Huda meminta kepada pemerintah tidak pilih kasih menunjuk hotel sebagai tempat karantina mandiri bagi pasien Covid-19. Pasalnya, sampai detik ini baru pengusaha hotel anggota PHRI yang rebutan mendapatkan jatah menampung pasien untuk isolasi mandiri.
“Selama pandemi, sektor perhotelan menjadi sektor yang paling terdampak. Jadi setiap hotel pasti mau dijadikan salah satu dari fasilitas isolasi mandiri dari pemerintah,” ujar dia, di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga:Gokil, Hanya di Sini Pengusaha Hotel Rebutan Pasien Covid-19
Dia juga menambahkan bahwa hotel yang mendaftar harus menyiapkan perlengkapan kesehatan sesuai standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara pengecekan juga harus dilakukan oleh beberapa pihak, jangan hanya dari pihak PHRI, Kemenparekraf, dan Kemenkes saja tapi juga melibatkan pihak luar yang bisa lebih obyektif. “Hal ini untuk menghindari kong-kalikong pihak-pihak PHRI dan kementerian terkait,” ujarnya.
Senada Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira mengingatkan bila hotel dijadikan tempat karantina mandiri pasien Covid-19 akan menguntungkan dua pihak. Hotel yang sepi karena pandemi bisa tertolong dengan adanya insentif dari pemerintah.
Sementara fasilitas kesehatan yang terbatas bisa dibantu dengan kerjasama hotel. “Yang menjadi catatan adalah rekomendasi dari asosiasi atas pemilihan hotel harus didasarkan pada penilaian yang terbuka dan akuntabel. Jangan sampai menguntungkan segelintir pemilik jaringan hotel,” ujar Bhima.
Baca Juga:Terungkap! Super Holding BUMN, Ahok Ingin Jokowi Pimpin Langsung Pertamina
Tidak hanya itu namun juga perlu ada pembagian yang adil. Kemudian perlu juga syarat pengajuan hotel yang dijadikan untuk karantina mandiri terbuka kepada seluruh hotel bintang tiga. “Sehingga sesama pemilik hotel juga bisa memantau kelayakan fasilitas hotel tadi layak atau tidak dijadikan tempat karantina mandiri,” ujarnya.
Jakarta –
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk mengecek kesiapan operasional dermaga dan terminal penumpang Gilimas.
“Hari ini saya datang ke sini, untuk mengecek kesiapan operasional Dermaga dan Terminal Penumpang Gilimas. Keberadaan terminal penumpang ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif untuk sektor ekonomi dan pariwisata bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2020).
Budi mengatakan dengan adanya dermaga dan terminal Gilimas yang dibangun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ini, wisatawan akan semakin mudah berlabuh ke Lombok dari jalur laut karena tak perlu berpindah menggunakan sekoci.
“Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di kawasan Lombok dan sekitarnya. Hal ini juga turut menyukseskan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika,” sebutnya.
Ia mengapresiasi berbagai pihak yang turut serta menyukseskan pembangunan terminal Gilimas seperti PT Pelindo III, Pemda NTB, dan KSOP Lembar. Meski dihantam badai pandemi COVID-19, mereka tetap terus membangun dan menyempurnakan dermaga dan terminal ini.
Selama masa uji operasional, sudah ada kapal pesiar yang masuk dan bersandar di dermaga dan terminal Gilimas. Mulai tanggal 5 November 2019, kapal pesiar Sun Princess bersandar di pelabuhan Gilimas dengan membawa wisatawan mancanegara sebanyak 1.988 orang dan 862 kru.
Total sudah ada 12 kapal pesiar yang masuk dengan rincian 6 kapal pada tahun lalu dan 6 kapal pada tahun ini. Sejauh ini, kapal pesiar terpanjang yang telah masuk adalah 261 meter, namun dengan panjang dermaga yang mencapai 440 m2, maka dermaga Gilimas bisa menerima kapal dengan panjang hingga diatas 300 meter.
Groundbreaking pembangunan terminal Gilimas telah dilakukan sejak 2016 lalu. Terminal penumpang Gilimas memiliki panjang 440 m2 dan memiliki bangunan 2 lantai dengan total luas lantai 1 yaitu 12.300 m2 dan lantai 2 yaitu 2.000 m2. Terminal Gilimas diprediksi mampu menampung hingga 1.500 orang. Terminal Gilimas dilengkapi dengan area kedatangan, keberangkatan, kantor bersama kepelabuhan, toilet, hingga ruang laktasi.
Luas lahan yang sudah dibebaskan sebesar 56 hektar ditambah dengan lahan reklamasi 10 hektar sehingga total 66 hektar. Ada sekitar 5 persen lahan yang belum dibebaskan dan masih dalam proses negosiasi. Sedangkan total investasi yang dikeluarkan PT Pelindo III mencapai Rp 550 miliar, termasuk pembebasan tanah dan reklamasi.
Terminal ini nantinya hanya ada dua layanan yang dilakukan, yaitu untuk penumpang dan peti kemas. Pada tahap awal terminal ini hanya akan melayani penumpang saja.
Selain terminal, Budi juga meninjau pelabuhan penyeberangan ASDP Lembar dan bandara internasional Zainudin Abdul Majid Lombok. Budi ingin memastikan penerapan protokol kesehatan pada kedua objek transportasi tersebut. Selain itu juga untuk memantau kesiapan keduanya sebagai penunjang destinasi pariwisata prioritas.
“Sebagaimana kita ketahui Mandalika di Lombok ini adalah salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Untuk itu penting untuk saya memantau penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi ini di kedua tempat tersebut,” tandasnya.
Dalam kunjungannya, Budi turut didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Staf Khusus Menhub Bidang Komunikasi dan SDM Adita Irawati, dan Direktur Kepelabuhanan Subagiyo.
Simak Video “Menhub: Transportasi Bukan Hanya Soal Biaya, tapi Juga Dampak Lingkungan“
[Gambas:Video 20detik]
(akn/hns)
Jakarta –
Nilai tukar rupiah diprediksi akan berada di jalur penguatan minggu depan. Ada beberapa faktor yang menopang mata uang Garuda mendominasi dolar Amerika Serikat (AS) besok.
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan menerangkan ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi penguatan rupiah kemarin dan menjadi dasar proyeksi pergerakan besok.
Untuk eksternal datang dari data ketenagakerjaan di AS yang dirilis pada hari Kamis, menunjukkan bahwa klaim pengangguran awal turun lebih lambat dari yang diharapkan. Di saat yang sama, data dari pasar perumahan menunjukkan bahwa bagian dari ekonomi mendingin setelah tiga bulan mengalami kenaikan yang sangat kuat.
“Jadi, sementara ekonomi AS pulih, rebound tampaknya melambat. Hal ini mendorong Federal Reserve berjanji untuk mempertahankan suku bunga mendekati nol hingga setidaknya akhir 2023 sambil juga meningkatkan perkiraan PDB 2020, tetapi bank sentral juga meminta lebih banyak bantuan fiskal dari Kongres, yang tampaknya masih tidak mungkin,” ujarnya seperti dikutip Minggu (20/9/2020).
Sementara dari sisi internal wabah COVID-19 masih menjadi sentimen negatif. Kasus positif terus meningkat, bahkan penambahan kasus perhari terus memecahkan rekor. Selama wabah ini belum dalam dikontrol maka derita ekonomi RI dipercaya akan berkepanjangan.
Berbagai cara dilakukan pemerintah, salah satunya dengan melakukan reformasi sistem keuangan. Pemerintah melakukan perubahan-perubahan wewenang baik di Bank Indonesia (BI) maupun wewenang di OJK.
Ibrahim menilai pasar merespon negatif atas revisi UU BI hanya bersifat sementara. Menurutnya setelah melihat draft perombakan Undang-undang Bank Indonesia, pasar kembali positif lantaran menaruh harapan dalam wacana itu.
“Menanggapi draft tersebut pasar meyakini wewenang ke depan bank sentral akan lebih luas, apalagi sebelumnya Bank Indonesia sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi sehingga harus dilihat lagi seperti apa perluasan kewenangan yang direncanakan. Hanya saja intervensi BI di pasar keuangan yang meningkat selama pandemi masih dinilai positif oleh pasar asalkan tidak berlanjut di masa normal,” tuturnya.
Baca penjelasan lebih detilnya.
Simak Video “Dolar AS Bertahan di Rp 14.380 Pagi Ini“
[Gambas:Video 20detik]
JAKARTA – Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) dan Mandiri Utama Finance (MUF) menjalin sinergi dalam rangka memperluas layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (otomotif) dengan skema syariah. Sinergi tersebut diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerjasama perihal penyaluran pembiayaan secara joint financing, optimalisasi customer base, serta perluasan jaringan pemasaran MUF. Jenis kendaraan yang dapat dibiayai juga akan semakin beragam, yakni jenis kendaraan mobil baru, mobil bekas, dan motor baru.
Direktur Finance, Strategy & Treasury Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho mengatakan penandatanganan tersebut merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antar anak usaha Bank Mandiri dalam memperluas penetrasi pasar pembiayaan syariah. Kerjasama ini juga diyakini akan menunjang pertumbuhan bisnis bagi kedua pihak dengan memanfaatkan core competence masing-masing perusahaan.
“Setiap perusahaan memiliki core competence. Sampai dengan Juni 2020 Mandiri Syariah memiliki kekuatan DPK yang sangat baik khususnya tabungan yang mencapai Rp42,52 triliun atau tumbuh 17,04% (year on year/yoy). Hal Ini menyebabkan Mandiri Syariah memiliki kekuatan likuiditas yang bisa disinergikan dengan MUF. Kerjasama ini juga implementasi core values BUMN yaitu AKHLAK khususnya poin terkait kolaboratif,” jelas Ade Cahyo di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga: Ingin Punya Rumah di Depok, Mandiri Syariah Tawarkan Pembiayaan hingga Rp5 Miliar
Ade Cahyo menambahkan untuk tahap awal Mandiri Syariah siap menyalurkan pembiayaan kepada MUF sebesar Rp500 miliar selain mendukung dalam penyediaan infrastruktur IT, jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dan likuiditas yang kuat untuk memastikan ekspansi pembiayaan lebih luas.
Hingga Juni 2020, pembiayaan retail Mandiri Syariah dapat tumbuh dengan baik dengan kualitas NPF tetap terjaga di level 1,1% karena fokus tumbuh pada target segmen. Adapun portofolio pembiayaan kendaraan (Kendaraan Berkah) posisi Juni 2020 sebesar 2,7 triliun sejak dilaunching secara nasional pada awal tahun 2018, pembiayaan kendaraan berkah saat ini menguasai 32% market share syariah dengan NPF dibawah 1%. “Dengan sinergi strategis dengan MUF Syariah, diharapkan akan lebih meningkatkan market share pembiayan kendaraan syariah lebih dari 40%,” katanya.
Sementara itu, Direktur MUF Rita Mustika menambahkan, Dengan jaringan luas yang telah dimiliki oleh MUF, dan berkolaborasi dengan Mandiri Syariah, pelanggan semakin dapat dimudahkan untuk memiliki kendaraan dengan prinsip Syariah. Saat ini MUF telah memiliki 109 kantor jaringan di seluruh Indonesia, termasuk kantor cabang Aceh yang telah memiliki izin Kantor Cabang Unit Syariah (KCUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengikuti Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 yang menerapkan prinsip syariah untuk seluruh transaksi keuangan. Disamping itu, MUF juga telah memiliki 22 jaringan Kantor Cabang Unit Syariah di seluruh Indonesia.
Rita menambahkan dengan core competence yang dimiliki MUF maka akan memperkuat sinergi dengan BSM. MUF memiliki varian produk yang lengkap serta didukung oleh 6.978 jaringan dealer dan showroom rekanan yang tersebar di seluruh Indonesia. MUF saat ini juga telah mengelola aset sebesar 11.5 triliun sampai akhir Agustus 2020.
Baca Juga: Oktober Nanti Bank Mandiri Bakal Punya Dirut Baru, Siapa Ya?
Melalui kolaborasi Mandiri Syariah dan MUF ini, efisiensi bagi masing-masing perusahaan dapat berjalan lebih optimal baik dari aspek biaya, sumber daya, maupun proses pembiayaan. Selain itu, kualitas pembiayaan pun dapat lebih terjaga karena didukung oleh eligible customer dari masing-masing perusahaan. Sementara bagi nasabah, manfaat yang langsung bisa dirasakan adalah semakin banyaknya pilihan produk yang kompetitif di pasar syariah. Tidak hanya itu, nasabah juga akan semakin mudah dalam melakukan pembayaran angsuran karena dapat dilakukan di payment channel kedua perusahaan.
“Tujuan yang tak kalah penting dari sinergi ini adalah untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam peningkatan literasi keuangan syariah sesuai amanah Pemerintah Republik Indonesia sehingga berdampak pada perekonomian nasional,” pungkasnya.
Jakarta –
Indonesia pernah memiliki perusahaan minyak dan gas (migas) pada 1961 yang berada dalam kendali Partai Komunis Indonesia (PKI). Perusahaan itu bernama Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).
Dikutip dari berbagai sumber, perusahaan tersebut tidak bisa bersaing terbukti dari produksinya yang terus menurun. Hampir semua lapangan minyak yang dikelola Permigan menghasilkan minyak yang mengecewakan.
Cadangan minyak di kilang-kilang Permigan hampir habis. Produksi Permigan dari tertinggi 2.700 barel per hari pada 1963, merosot menjadi hanya 1.800 barel per hari pada 1965. Susunan organisasi Permigan yang dirombak pada 1964 nyatanya tidak bisa memperbaiki produksi perusahaan.
Di tengah kondisi itu, Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam) Chaerul Saleh sebagai pelindung perusahaan menunjuk Ibnu Sutowo yang sebagai Direktur Utama Pertambangan Minyak Nasional (Permina) untuk menggantikan posisinya sementara menangani Departemen Migas. Sebab, saat itu dia harus menghadiri undangan ulang tahun Republik Rakyat China (RRC) pada 1 Oktober 1965.
Tanpa sepengetahuan Chaerul Saleh, pada 12 Oktober 1965 Ibnu Sutowo membubarkan jajaran direktur Permigan dan menggantinya dengan pimpinan sementara. Di bawah kendalinya, dia melarang PKI terlibat dalam industri perminyakan.
Setelah dicopot, jajaran direktur Permigan seperti Soemarjo Legowo, Kusumo Utojo, dan Maladi Jussuf, ditangkap. Sepulang dari RRC, Chairul Saleh juga ditangkap dan meninggal dunia karena serangan jantung di Rumah Tahanan Militer.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Simak Video “Ini Hasil Pertemuan Ahok dan Erick Thohir“
[Gambas:Video 20detik]
LAMPUNG – Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Tim BPH Migas yang didampingi oleh Sales Branch Manager MOR II PT. Pertamina (Persero) – Agung Suryatama dan Mgr Business, Government dan Enterprise Service PT. Telkom Hasan Basri melakukan pengawasan penerapan Digitalisasi Nozzle terhadap 2 SPBU, Jumat (18/09/2020).
Adapun SPBU yang dilakukan Digitalisasi Nozzle adalah, SPBU 24.353.58 Jl. Ahmad Yani No 99, Kurangan Nyawa, Kab. Pesawaran, Lampung dan SPBU 23.345.09 Jl. Lintas Barat Sumatera, Lintik, Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa mengungkapkan, bahwa lingkup pekerjaan Pertamina dengan Telkom terkait IT Nozzle, antara lain meliputi ATG, EDC sampai pencatatan nomor polisi. Sejauh ini komitmen Telkom ada kesungguhan, terbukti sudah sampai 92 % pemasangan EDC, hanya masih terkendala pencatatan nomor polisi yang harus ditingkatkan persentase kepatuhannya.
“Secara nasional 3 bulan lalu implementasi IT Nozzle sudah mencapai 31% persen, sekarang meningkat menjadi 40 %,”ungkap Fanshurullah.
Sementara itu khususnya di MOR ll Sumbagsel (Lampung, Jambi, Sumsel), SBM Pertamina Lampung, Agung Suryatama menyampaikan untuk di wilayah Provinsi Lampung, dari total target IT nozzle pada 149 SPBU, 65 SPBU sudah UAT (43,6%) jika tidak ada halangan tidak sampai seminggu sudah BAST.
Pencatatan nomor polisi untuk solar sudah berjalan untuk wilayah Provinsi Lampung dengan rata2 tingkat kepatuhan 37,3%, sedangkan untuk Premium baru dimulai awal September dengan tingkat kepatuhan mencapai 4,4%. Artinya saat ini di Lampung sudah 65 dari 149 SPBU yang sudah selesai dilakukan instalasi dengan status UAT dan/atau BAST, sedangkan 56,4% sisa targetnya baru diterapkan sampai instalasi ATG.
Dalam kunjungannya, masih terjadi kendala di lapangan terkait penerapan IT Nozzle seperti yang dijelaskan operator SPBU bahwa saat ini yang sering terjadi saat pengisian misalnya mesin EDC kadang2 error (not responding), terutama pagi hari sinyal sering trouble, kendala ini bisa sampai setengah jam.
Karena itu, imbuh Agung, data fluktuasi EDC error mesti akurat, sehingga bisa menjadi dasar komplain kepada telkom. ” Agar diidentifikasi problemnya apakah di sinyal atau di battery, siapkan form atau logbook keluhan/trouble yang mencatat secara detail berikut waktu-waktunya,” ujar Ifan.
Mengakhiri perbincangan, Ifan berpesan agar area Sumbagsel juga sebaiknya siapkan pelatihan operator, untuk standardisasi kompetensi operator. ” Ada anggaran 12 M yang kami siapkan untuk pelatihan, yang sumbernya salah satunya dari Iuran Pertamina juga, untuk operator Ifan mengingatkan agar mencatat dulu nomor polisi baru melakukan pengisian BBM (mendorong Pertamina menerapkan pre purchase) .” pungkas Ifan.
JAKARTA – Surplus perdagangan Indonesia pada masa pandemi dinilai lebih baik. Akan tetapi, surplus ini bukan terjadi karena ekspor yang meningkat, melainkan karena impornya yang anjlok.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Agustus 2020 mengalami surplus sebesar USD2,33 miliar, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar USD3,26 miliar. Nilai surplus ini diperoleh dari posisi ekspor sebesar USD13,07 miliar dan impor sebesar USD10,74 miliar selama Agustus 2020.
(Baca Juga: Bagaimana BI Memandang Surplus Neraca Perdagangan Beruntun)“Jadi ini tidak sehat. Impor itu mengalami kontraksi bukan hanya di barang konsumsi, tetapi justru yang paling dalam di impor bahan baku dan barang modal, yang merupakan impor kegiatan produktif di dalam negeri,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Dia menjelaskan, karena industri di dalam negeri memiliki ketergantungan impor yang sangat kuat, maka jika kemudian impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terkontraksi, hal itu berarti kegiatan produksi di dalam negeri, termasuk manufaktur, mengalami kelesuan.
Faisal juga menilai, konsumsi Indonesia sampai saat ini masih terus mengalami kontraksi. Bahkan, kata dia, kontraksinya cukup tajam terutama di kuartal kedua. “Ketika diperlakukan new normal, kontraksinya membaik, tapi kita lihat, perbaikannya itu sangat lambat,” kata dia.
Menurut Faisal, dalam konteks ekspor-impor, jika ekonomi global cepat pulih, maka prospek ekspor juga akan pulih lebih cepat.Sementara pada tahun ini menurutnya ekspor dan impor sama-sama terkontraksi. Namun, kontraksi ekspor jauh lebih ringan. Sedangkan impor terkontraksi sangat dalam.
(Baca Juga: Waspada! Resesi Global Mulai Hambat Kegiatan Ekspor Impor)
“Kalau kita lihat 10 komoditas ekspor kita, di tahun 2020, performanya dibandingkan dengan tahun lalu malah lebih baik. Ini blessing in disguise, contohnya minyak sawit, produk logam dasar, makanan olahan, dan alas kaki,” ujarnya.
Jakarta –
Ruangan kerja khusus di rumah sangat diperlukan untuk menunjang kerja dari rumah (work from home/WFH) selama pandemi virus Corona. Apalagi, kondisi ini belum tahu akan berlangsung sampai kapan.
Direktur PT Optima Karya Disain, Ika Yuni Purnama mengatakan buat ruang kerja di rumah sebenarnya tidak membutuhkan biaya terlalu mahal jika hanya memanfaatkan ruangan yang ada. Ruangan yang bisa dimanfaatkan seperti kamar anak, hingga ruangan tak terpakai lainnya yang muat untuk barang utama seperti meja dan kursi.
“Sebaiknya dengan budget sekarang lebih baik memilih ruang yang sudah ada. Jadi dialih fungsi, diubah. Tidak harus luas yang penting cukup satu meja atau dua meja untuk laptop. Kursi bisa dua atau satu, itu 3 x 3 cukup minimal,” kata Ika kepada detikcom, Minggu (20/9/2020).
Jika sudah begitu, yang diperlukan tinggal biaya untuk kebutuhan furnitur. Biayanya sendiri tergantung dari masing-masing jenis perabotan yang digunakan. Jika kualitas perabotan yang dipilih lebih mahal, tentu biaya yang dikeluarkan juga akan lebih mahal.
“Biayanya bisa disesuaikan dengan desain terkait furnitur yang dipakai baru atau refinish dari yang lama,” ucapnya.
Dibanding jika harus membangun ruangan baru yang diperkirakan butuh Rp 20 juta lebih untuk ukuran 3 x 3, biayanya tergantung dari masing-masing material yang digunakan.
“Misalnya lantainya apa, dindingnya apa, karena setiap material itu ada level harganya. Kalau bicara standar misalnya standar keramik, dinding, cat itu per meter di atas Rp 2 juta kita bisa hitung per meter. Tapi kalau sudah lewat dari itu misalnya lantainya di tambah marmer, itu akan beda lagi,” jelasnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Founder Pikat Architekt Bureau, Pikat Satriadji. Dia bahkan memperkirakan untuk membangun ruangan baru ukuran 3 x 3 bisa mencapai Rp 30 juta.
“Jadi kalau mau bangun baru kalau hitungannya arsitektural misalnya bikin 3 x 3 untuk bangun Rp 3,5 juta per meter. Jadi kalau 3 x 3 itu 9 (meter), jadi bisa Rp 30 jutaan ke atas untuk bikin ruangannya saja. Sudah ada lantai, plafon, dinding, kita bikin bangunan biasanya segitu. Untuk mengisi ruangannya, furniture-nya itu beda lagi,” ucapnya dihubungi terpisah.
Simak Video “Tips Google Supaya Kerja dari Rumah Selama Pandemi Bisa Efektif!“
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ada pembentukan dewan moneter dalam revisi UU Bank Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan setelah mendapatkan penjelasan dari presiden.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menandaskan sedang mengkaji terkait aturan Bi. Namun demikian pihaknya memastikan tidak ada yang namanya dewan moneter dengan alasan menjaga independensi BI sebagai bank sentral.
“Jadi kalau ada di luar yang bilang bakal ada dewan moneter, nggak ada itu. Independensi BI itu tetap, tidak boleh diganggu dan ini tadi di Istana Bogor sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo tidak ada itu,” ujar Luhut dalam video webinar yang diunggah di Youtube, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga:Dipimpin Sri Mulyani, Berikut Formasi Lengkap Dewan Moneter
Pihaknya mengakui saat ini memang perbankan tengah dilanda kesulitan. Sebut saja, Bank Bukopin, Bank Mayapada dan Bank Banten kemudian permasalah itu memunclkan adanya reformasi sistem keuangan. “Kita mengalami kemarin tiga bank yang sedikit goyang kayak, Bukopin, lalu Mayapada dan Bank Banten. Dalam keadaan krisis pasti da ketidakpastiakan pasar. Tapi tidak ada perubahan pengawasan,” katanya.
Baca Juga: Terungkap! Super Holding BUMN, Ahok Ingin Jokowi Pimpin Langsung Pertamina
Dia menekankan RUU BI hanya akan menambah tugas pokok BI agar tidak hanya fokus menjaga inflasi tetapi juga ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Jadi dia akan ikut serta dalam penciptaan lapangan kerja seperti bank sentral di Amerika dan Kerajaan Inggris,” tandas dia.
JAKARTA – Penyebaran pandemi Covid-19 disebut ekonom telah menjadi sentimen yang menekan perekonomian Indonesia. Indonesia dipastikan masuk jurang resesi pada kuartal III, menyusul 45 negara lain yang telah lebih dulu mengalami resesi.
(Baca Juga: Amit-amit, Indef Sebut Resesi Bisa Lebih dari Tiga Kuartal)
“Di kuartal ketiga Juli sampai September itu Indonesia akan menyusul 45 negara dalam memasuki zona resesi,” ujar Ekonom Indef Abra PG Talattov dalam diskusi secara virtual, Minggu (20/9/2020).
Dia mengatakan, jurang resesi ini akan membuat lonjakan kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Diprediksi angka kemiskinan akan meningkat 1,2 juta di perdesaan dan perkotaan.
“Selain ekonomi potensi resesi dan ada lonjakan kemiskinan di perdesaan dan kemiskinan bisa bertambah 1,2 juta orang. Covid-19 ini paling dampak pada perdesaan yang mana dilihat di upah buruh pertanian dan bangunan di perkotaaan upah buruh rill itu berbeda dan di desa lebih kecil,” jelasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Akui Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat Tajam)
Dia menambahkan, pekerja menengah juga harus mulai menata pos pengeluaran mereka. Penataan perlu dilakukan demi penghematan. Selain penghematan, juga disarankan kepada masyarakat untuk mulai mencari fasilitas relaksasi kredit. “Kita memiliki kewajiban jangka panjang seperti pembayaran KPR atau kendaraan sebagai antisipasi,” jelasnya.
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mendorong produksi durian terus ditingkatkan sebagai andalan ekspor ke luar negeri. Pasalnya, buah tersebut banyak disukai hingga penjuru dunia.
“Produksi seperti ini harus terus dikembangkan,” ujar Syahrul, di Jakarta, Minggu (20/9/2020). Baca Juga: Durian dan Kelapa Turut Membuat Neraca Perdagangan Surplus
Menurutnya, buah durian merupakan buah unggulan Indonesia yang memiliki pangsa pasar lokal dan internasional. Buah ini dinilai laku keras karena memiliki penggemar yang sangat luas.”Indonesia dan kejayaan aneka buah sayuran dan kacang-kacangan itu tidak kalah bagus dari produk dunia. Justru buah kita dari sabang sampai merauke menjadi kekuatan besar yang kita miliki,” katanya.
Di samping itu, kata dia, Indonesia memiliki keunggulan lantaran tanah yang dijadikan untuk bercocok tanam merupakan tanah yang subur tidak ada duanya dari belahan dunia manapun. “Kontur tanah kita bukit-bukit dan gunung-gunung dengan hawa yang cukup dingin. Kondisi ini sangat cocok untuk bercocok tanam buah-buahan. Misalnya, Warso Farm di sini dijadikan agro edukasi sehingga harus kita support,” kata dia usai mengunjungi Warso Warm baru-baru ini.
Baca Juga: Sri Mulyani Akui Permasalahan Ekonomi Saat Ini Cukup Ruwet
Sementara itu, pengelola sekaligus pemilik Warso Farm, Voni Pawaka mengatakan akan terus mengembangkan lahan-lahan yang ada untuk penanaman buah naga dan durian. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menambah kesejahteraan masyarakat sekitar. “Alhamdulillah Warso farm membantu menaikkan tingkat ekonomi rakyat di sini. Mereka kami libatkan untuk mengembangkan kebun dan produk olahan makanan,” tandas dia.
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat peredaran uang kartal sebagai alat bayar yang sah untuk alat jual beli (UYD) mengalami penurunan. Berdasarkan laporan BI peredaran uang kartal menurun dari 6,17% (year on year/yoy) pada Juli menjadi 5,82% (yoy) pada Agustus 2020 menjadi Rp762,1 triliun.
“Pertumbuhan uang kartal yang diedarkan pada Agustus 2020 menurun dari 6,17% (yoy) pada Juli 2020 menjadi 5,82% (yoy),” Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjanarko di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga: Sri Mulyani Akui Permasalahan Ekonomi Saat Ini Cukup Ruwet
Sejalan dengan itu, pertumbuhan nilai transaksi non tunai seperti menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) mencatatkan penurunan sebesar 13,94% (yoy) pada Juli 2020. BI memproyeksikan berbagai transaksi sistem pembayaran akan kembali pulih sejalan prospek pemulihan ekonomi dan perkembangan positif berbagai inovasi pada aktivitas ekonomi dan keuangan digital.
Maraknya kolaborasi antara pelaku ekonomi dan keuangan digital melalui pemanfaatan application programing interface (API), baik bank maupun nonbank, menunjukan respons industri yang sangat baik terhadap upaya Bank Indonesia melakukan transformasi digital yang inklusif dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI) termasuk penguatan digitalisasi UMKM.
Baca Juga: Dua Tahun Lagi, Pertamina Diramal Bakal Mengalami Krisis Keuangan
Ke depan, BI akan melanjutkan percepatan implementasi BSPI melalui perbaikan infrastruktur, pengaturan dan mekanisme insentif yang relevan melalui kebijakan sistem pembayaran, termasuk terus mendukung efektivitas berbagai program pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan negara anggota Asian Development Bank (ADB) untuk bersama menangani dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perekonomian.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan situasi sekarang sangat ruwet dan menimbulkan ironi permasalahan di beberapa negara. Hal itu itu dialami juga sebagai permasalahan dunia yang buruk. “Sebelumnya ada isu perubahan iklim dan sekarang pandemi Covid-19 dan tidak ada perbedaan batas negara dari permasalahan ini,” ujar Menkeu dalam siaran pers yang diterima, Minggu (20/9/2020).
Baca Juga: Serba Tak Pasti, Sri Mulyani Kesulitan Bikin Kebijakan Ekonomi
Dia melanjutkan dibandingkan dengan global financial crisis yang terjadi pada tahun 2008-2009. Adapun, saat itu secara global negara-negara bersama-sama mencoba untuk menyelamatkan ekonomi di mana setiap negara mengalami permasalahan yang sama dengan tantangan yang sama dan dengan ancaman yang sama di bidang ekonomi mereka.
Namun demikian, saat ini dunia harus berhadapan dengan berbagai macam isu perubahan global. Sebelumnya, dunia sedang dihadapkan pada permasalahan perubahan iklim dunia, kemudian saat ini sekaligus harus berhadapan dengan pandemi Covid-19.
“Saya pikir semua negara mempunyai insting untuk menutup perbatasan dan mencoba melihat ke dalam negeri masing-masing. Dan karena itu saya katakan sekarang ini adalah situasi yang sangat menantang. Maka dari itu setiap pemimpin negara harus membutuhkan suatu kerja sama,” kata dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Dana Penanganan Covid Bisa Dipelototi
Pihaknya optimistis bahwa setelah pandemi Covid-19 terlewati maka akan muncul suatu era globaliasasi baru yang merupakan wujud dari kerjasama antar negara.”Pandemi ini mengajarkan banyak hal pada kita. Kita tidak bisa hanya bekerja sendiri meskipun kita adalah negara yang besar. Kita akan selalu membutuhkan kerjasama global. Jadi saya pikir dan saya harap setelah Covid-19 ini akan ada bentuk baru dari era globalisasi, yang lebih inklusif, lebih peduli, dan juga lebih melihat tidak hanya kepada pertumbuhan tetapi juga keberlanjutan sehingga kita bisa mendapatkan lebih baik dari kerjasama ini. Ini adalah salah satu bentuk pandangan optimistis saya,” tandas dia.
JAKARTA – PT Food Station Tjipinang Jaya berhasil meraih enam penghargaan dalam ajang BUMD Marketeers Awards 2020 yang di gelar oleh Mark Plus Inc sebuah lembaga riset terkemuka yang didirikan oleh pakar pemasaran Hermawan Kartajaya. Penghargaan diterima oleh Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi bersama Direktur Keuangan dan Umum Thomas Hadinata dan Direktur Operasional Frans M Tambunan, pada hari Sabtu (19/09) yang diselenggarakan secara virtual melalui Platform Hopin.
(Baca Juga: Dibina Anies, PT Food Station Borong 4 Penghargaan TOP BUMD 2020)
Adapun keenam penghargaan yang diraih oleh PT Food Station Tjipinang Jaya antara lain: BUMD Jakarta Marketeers Award 2020 (Best of The Best , “BUMD”)“CMO OF THE YEAR 2020” BUMD (Arief Prasetyo Adi), The Most Promising Company in Strategic Marketing (GOLD) serta The Most Promising Company in Tactical (GOLD).
Lalu kelima ada The Most Promising Company in Marketing 3.0 (SILVER) dan yang terakhir The Most Promising Company in Branding Campaign (SILVER). Food Station meraih penghargaan bergengsi tersebut setelah melalui proses penjurian dari para juri yang berasal dari anggota Jakarta Chief Marketing Officer (CMO) Club, Indonesia Marketing Association dan International Council for Small Business di Indonesia.
Proses penjurian dilakukan secara daring (online) karena mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19. Selain penjurian, tahapan sosialiasi proses pelaksanaan awarding serta pengisian formulir juga dilakukan secara daring.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi mengatakan, penghargaan BUMD Marketeers Awards 2020 ini merupakan apresiasi bagi Food Station yang bekerja melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Pangan terutama di wilayah Jakarta. Ditambah serta mitra kerja Food Station yang telah bahu-membahu menyediakan pasokan pangan untuk DKI Jakarta, serta seluruh pegawai Food Station yang telah berusaha dalam memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
“Bagi kami penyelenggaraan acara Penghargaan BUMD Marketeers Awards 2020 ini sangat positif terutama untuk memotivasi kami untuk meningkatkan prestasi. Ini hasil kerja keras seluruh tim yang sangat luar biasa. Penghargaan ini bisa diraih karena kontribusi dari masing-masing unit kerja di perusahaan. Selain itu juga dukungan dan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selalu memotivasi BUMD DKI untuk selalu hadir memberikan manfaat kepada warga Jakarta,” ujar Arief.
(Baca Juga: Gubernur Anies Bikin Bank DKI Borong Penghargaan)
Tak hanya itu, penghargaan yang diraih ini lanjut Arief juga menjadi motivasi tersendiri bagi Food Station. Motivasi untuk terus melakukan strategi promosi dan pemasaran yang efektif dalam mengelola produk, brand, layanan digital dan pelayanan pelanggan agar mampu memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kedepannya.
Penghargaan ini melengkapi kerja keras dan kontribusi dari kita semua mulai dari jajaran Direksi, Komisaris, Karyawan dan Stake Holder terkait seperti dukungan penuh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Plt Sekda DKI Jakarta, Kepala BPBUMD, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas PPKUKM, Biro Perekonomian, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Perwakilan BI Jakarta.
Terima kasih yang sama kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Mitra Kerja Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta dan semua pihak yang telah mendukung kinerja Food Station selama ini.
Satu-satunya BUMD Pangan
Food Station adalah satu-satunya BUMD Pangan di Indonesia yang meraih 6 penghargaan BUMD Marketeers Awards 2020. Sebelumnya di tahun yang sama, Food Station juga banyak meraih penghargaan-penghargaan. Adapun penghargaan-penghargaan tersebut antara lain, penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), 4 penghargaan di ajang TOP BUMD Award 2020, TOP CSR Award 2020, Teropong CSR Award 2020 dan Apresiasi dari Kementrian Perdagangan RI.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi penyelenggaraan BUMD Marketeers Awards 2020. “Selamat kepada para pemenang. Saya berharap acara ini bisa memberikan solusi atau terobosan untuk permasalahan yang dihadapi Jakarta, khususnya di masa pandemi,” ujarnya.
Secara terpisah Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penghargaan ini sangat berarti bagi perusahaan, dimana Food Station mendapatkan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan.
“Terima kasih atas kerja cerdas seluruh tim FS. Semoga akan terus memotivasi kita untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi,” pungkasnya.
JAKARTA – Advotics fokus membantu para pelaku bisnis rantai pasok (supply chain) barang dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Apalagi pangsa pasar Indonesia dalam digitalisasi usaha kecil dan menengah (UKM)sangat besar.
Head of Growth Advotics Venny Septiani mengatakan, pihak akan terus membantu digitalisasiUKM. Apalagi, segmen UKM ini sangat luas dan jumlahnya sangat banyak. (Baca juga:Indeksnya Naik, Belanja Pemerintah untuk Pengembangan Manusia Tak Sia-Sia)
“Mungkin banyak di luar sana pelaku UKM yang ingin mendigitalisasi bisnis mereka tapi bingung mulai dari mana. Jadi Advotics mencoba memfasilitasinya, terutama Indonesia punya pangsa pasar yang besar,” kata Venny di Jakarta, Sabtu (19/9/2020).
Kata dia, tantangan untuk digitilisasi pada UKM dan perusahaan besar itu berbeda. Tantangan untuk perusahaan besar lebih kompleks, perlu melibatkan banyak stakeholder.
“Mungkin di market ada pemain yang build software dan IT solutions sesuai request klien. Namun, biasanya biayanya lebih mahal dan butuh development time,” katanya.
Dia menambahkan, adanya pandemi juga merupakan momen yang tepat bagi bisnis untuk memperkuat transformasi digital mereka. Banyak proses digital yang sebelumnya menjadi kemewahan sekarang menjadi kebutuhan.
“Dengan digitalisasi, mereka bisa lebih cepat forecast kebutuhan pasar dan menyiapkan supply chain yang lebih baik,” tandasnya.
JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan posisinya dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)di tengah pandemi Covid-19. Bantuan tersebut disalurkan melalui perbankan atau korporasi pelat merah.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, setidaknya dukungan usaha yang diberikan untuk membantu UMKM telah mencapai angka Rp34,15 triliun. Salah satunya adalah melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) yang menyalurkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (Baca juga:Dibina PLN, Rata-Rata Sebanyak 90 UMKM Naik Kelas)
“BUMN itu komit benar untuk UMKM, mulai dari relaksasi terhadap utang-utang UMKM hingga membangun offtaker. Di samping itu masing-masing BUMN bekerja keras untuk memberikan penyaluran kredit kepada UMKM,” ujar Arya dalam Webinar Ruang Energi, Sabtu (19/9/2020).
Arya menambahkan, meskipun ada kekhawatiran di masa pandemi ini kredit digenjot namun pengembaliannya rendah, namun BUMN tetap berkomitmen untuk menyalurkan ke UMKM.
“Jadi di tengah kondisi seperti ini kami tetap komitmen untuk membantu UMKM yang ada,” kata dia. (Baca juga:Bertambah 2.997, Suspek Covid-19 di Indonesia Menjadi 107.863 Orang)
Arya menyampaikan, untuk program restrukturisasi kredit Himbara, hingga Agustus 2020 telah menembus angka Rp1.000 triliun, di mana sektor UMKM cukup besar tertampung.
“Kita tahu sampai Agustus sudah tembus sampai Rp1.000 triliun. Ini UMKM cukup besar di situ, ini menjadi ujung tombak di sana. Jadi pertama bagaimana cara supaya UMKM agak lega dari segi pembiayaan baik karena utang, tekanan bunga, maupun tekanan pengembalian utang pokok,” ucapnya.
JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyiapkan beberapa program yang bertujuan untuk membantu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PLN menyadari UMKM merupakan satu pilar utama perekonomian nasionalyang mampu memperluas lapangan kerja.
Salah satu bentuk bantuan yang diberikan PLN kepada UMKM adalah menekan biaya yang harus dikeluarkan mereka terkait penggunaan listrik. Direktur Human Capital dan Management PLN Syofvi Roekman mengatakan, pihaknya memberikan keringanan biaya penyambungan untuk tambah daya bagi pelaku UMKM. (Baca juga:Dua Tahun Lagi, Pertamina Diramal Bakal Mengalami Krisis Keuangan)
“Salah satunya kami di PLN memberikan keringanan biaya penyambungan untuk tambah daya teman-teman UMKM sampai 75%. Artinya bayarnya cukup 25% dari biaya yang seharusnya dibayar,” ujar Syofvi dalam Webinar Ruang Energi, Sabtu (19/9/2020).
Selain itu, untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM di tengah pandemi, PLN juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gratis. Syofvi menyebut, setidaknya PLN telah melakukan sekitar 90 webinar dan 348 pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM UMKM.
“Untuk peningkatan keterampilan tentang manajemen keuangan, peningkatan packing, dan cara pemasaran,” kata dia.
Tidak hanya itu, PLN juga turut membantu pelaku UMKM dalam peminjaman modal usaha, yang pada tahun 2020 PLN mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar. PLN juga membantu UMKM dalam memasarkan produk-produknya. (Baca juga:Positif Covid-19, Pramono Ubaid Ungkap Kegiatan Bersama Ketua KPU)
“Kami juga membuka akses pasar melalui pameran-pameran yang sudah menjadi event tahunan. Di masa pandemi ini kami berencana menggelar virtual ekspor yang melibatkan kurang lebih 100 mitra binaan,” ucapnya.
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT)yang sedang dalam pembahasan di DPRtelah menunjukkan bahwa opsi terakhir terhadap nuklir dalam PP No. 79 Tahun 2014 sudah tidak lagi relevan.
Kepala Perwakilan Thorcon International Pte Ltd. Bob S. Effendi mengatakan, dalam pertimbangan RUU EBT tersebut, dinyatakan bahwa nuklir menjadi bagian di dalamnya dan telah diakui bukan hanya sebagai energi yang bersih tetapi juga sebagai energi yang ramah lingkungan.
Namun dalam draft tersebut terdapat beberapa permasalahan yang cukup mengkhawatirkan yang dapat membuat mundur sektor ketenaganukliran yang baru akan muncul ke permukaan dengan adanya pihak swasta yang ingin berinvestasi di bidang ketenaganukliran. Salah satunya ThorCon International, Pte. Ltd. yang dapat menjual listrik dengan tarif di bawah BPP Nasional yang dapat menjadi komponen transisi energi. (Baca juga:Industri Mamin Sudah Melewati Periode ‘Puasa’ di Mei Lalu)
Bob Efendi menilai terdapat beberapa permasalahan dalam draft RUU EBT tersebut. Antara lain memunculkan kekhawatiran bagi badan usaha swasta yang berminat melakukan investasi pada PLTN. Dia menyoroti ketentuan Pasal 7 Ayat 3 RUU EBT yang mana Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara Khusus.
“Hal ini menunjukkan adanya monopoli dalam hal pembangunan PLTN oleh BUMN Khusus tersebut. Jelas ini merupakan pasal yang diselundupkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).
Selain itu, ketentuan tersebut juga melanggar UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran yang membuka peluang untuk BUMN, swasta dan koperasi dapat membangun PLTN.
Dengan adanya ketentuan Pasal 7 Ayat 3 diasumsikan bahwa pembangunan PLTN akan dibiayai oleh APBN melalui BUMN Khusus tersebut, yang sampai saat ini rasanya tidak realistis karena tidak adanya kejelasan anggaran untuk pembangunan PLTN dalam APBN.
“Serta akan menutup investasi yang akan masuk untuk bidang ketenaganukliran yang mana pada banyak sektor lainnya perihal investasi sedang digencarkan untuk dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah sendiri,” jelas Bob.
Bob juga menyoroti Pasal 7 ayat (5) RUU EBT yang mengatur bahwa pembangunan PLTN ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapatkan persetujuan DPR. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ketenaganukliran Pasal 13 ayat (4) yang mengatur bahwa pembangunan reaktor nuklir komersial yang berupa PLTN ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.
“Diksi persetujuan dalam RUU EBT tersebut bertentangan dengan diksi berkonsultasi dalam UU Ketenaganukliran yang telah berlaku. Apabila nantinya dalam hal pembangunan PLTN pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana yang dituliskan dalam RUU EBT, dikhawatirkan akan mudah dipolitisasinya pembangunan PLTN ini, yang akan berujung kepada voting di DPR,” tuturnya.
Selanjutnya, Pasal 9 RUU EBT bicara tentang galian nuklir yang rasanya tidak relevan masuk dalam UU EBT yang tidak hubungan dengan energi tetapi pertambangan. Perihal galian nuklir sudah dibahas dalam Pasal 9 UU Ketenaganukliran.
Kemudian Pasal 12 ayat (1) RUU EBT juga memunculkan permasalahan karena untuk menjamin terselenggaranya keselamatan ketenaganukliran nasional, pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Daya Nuklir yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang sudah terbentuk berdasarkan UU No. 10 /1997 yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta kompetensi dalam memastikan keselamatan di bidang ketenaganukliran. Seharusnya majelis tersebut lebih mendorong kebijakan nuklir bukan bicara keselamatan. (Baca juga:Pilkada Tetap Dilanjutkan, Protokol Kesehatan dan Sanksi Harus Diperkuat)
“RUU EBT ini menunjukkan banyaknya ketentuan yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU Induk Nuklir, yaitu UU No. 10 Tahun 1997. Semua hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan merugikan pihak investor yang berminat untuk melakukan investasi di bidang ketenaganukliran, tetapi juga untuk negara dan badan-badan yang telah ditugaskan oleh UU 10/1997,” kata Bob.
Dapat dikonklusikan dalam RUU EBT ini terdapat pasal-pasal yang diselundupkan yang telah menciderai ketentuan dalam UU 10 Tahun 1997 sebagai UU induk nuklir dan yang pasti akan membuat mundur sektor nuklir nasional.
“Kami berharap Batan dan Bapeten bisa lebih mengawal dan mendukung terbukanya investasi di bidang ketenaganukliran,” tandasnya.
Jakarta –
Ekspor kertas adalah salah satu ekspor andalan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor kertas menempati urutan ke-9 secara nilai dari keseluruhan ekspor Indonesia.
Indonesia juga dikenal sebagai penghasil kertas terbaik di dunia sehingga permintaan selalu naik di pasaran internasional. Tetapi pasar yang menjanjikan itu belum bisa dipenuhi karena berbagai kendala, khususnya di sektor penghasil kertas kemasan yang berbahan baku kertas bekas.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menemui pengusaha dan asosiasi pulp dan kertas untuk menangkap permasalahannya. Dia mengunjungi sekaligus melakukan pelepasan ekspor PT Fajar Surya Wisesa Tbk, sebuah pabrik yang berlokasi di Cikarang. Dari kunjungan dan pelepasan ekspor tersebut dia mencatat ada dua masalah yang penting dan mendesak untuk diselesaikan.
Masalah pertama dalam indsutri kertas kemasan adalah kepastian regulasi mengenai pasokan bahan baku. Sebab industri kertas kemasan lebih dari 50%-nya merupakan industri kertas daur ulang sehingga memerlukan pasokan daur ulang kertas yang berkelanjutan dan dipermudah. Namun masalahnya pasokan domestik hanya mampu memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan bahan baku, sisanya harus diimpor.
Pemerintah memang menginginkan adanya homogenitas atau kemurnian barang yang diimpor, termasuk dalam hal ini bahan baku kertas. Ini sesuai dengan regulasi yang ada dan untuk memudahkan proses dalam importasi barang. Tetapi pada kenyataannya, pengusaha mengatakan bahwa syarat itu justru membuat industry kertas daur ulang Indonesia menjadi tidak kompetitif.
Ini karena kertas campuran (mix paper) yang harganya sangat ekonomis justru tidak diperbolehkan masuk. Padahal di negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam dan Thailand mix paper justru diperbolehkan.
“Kita pelajari memang perbedaan harganya sangat mencolok, harga mix kertas hanya setengah dari harga bahan baku yang diperbolehkan untuk diimpor. Nah ini yang membuat harga kita makin tidak kompetitif di pasar internasional. Jika ini dibiarkan maka kemungkinan pangsa pasar ekspor Indonesia dalam kertas kemasan akan kalah dengan Vietnam dan Thailand. Bisa jadi bahkan untuk pasar dalam negeri kita juga akan kalah dengan mereka,” ujarnya dikutip Minggu (20/9/2020).
Untuk menyelesaikan itu, Jerry mengatakan perlu ada komunikasi intensif lintas kementerian dan lembaga, khususnya antara Kemenperin, Kemendag, KemenLHK, Kemenkeu, dan pihak surveyor impor. Menurut Wamendag, sebenarnya sudah ada Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB) mengenai hal ini.
Tetapi SKB itu belum diturunkan dalam petunjuk pelaksanaan (dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) sehingga belum ada standar yang dipegang oleh pelaksana di lapangan. Untuk itu, Wamendag mengatakan bahwa ia akan berusaha menjadi jembatan agar kepentingan masing-masing pihak bisa diakomodasi.
Permasalahan kedua adalah mengenai ketentuan Bukti Eksportir Terdaftar (BET) yang mulai berlaku 1 Oktober atau sekitar 10 hari lagi. BET adalah aturan yang mengatakan bahwa eksportir bahan baku kertas harus terdaftar dan diverifikasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam hal ini Kedutaan Besar.
Ketentuan ini menurut Wamendag diperlukan sebagai antisipasi masalah jika ternyata ada ketidaksesuaian dalam proses impor. Tetapi ternyata ketentuan ini juga berdampak pada kepastian mengenai pasokan bahan baku khususnya dalam jangka pendek. Dalam hal inipun Wamendag bertekad untuk mengkomunikasikan dengan berbagai pihak.
“Kita memahami bahwa memang masih ada kendala di lapangan untuk implementasi ketentuan BET ini. Nah, inilah yang harus diselesaikan sehingga efek samping ketentuan ini dalam jangka pendek bisa kita minimalisasir. Intinya kita memahami kesulitan yang dialami para pengusaha tetapi pada saat yang sama kita juga harus memahami maksud dari pemberlakuan ketentuan ini. Komunikasi antar pemerintah dan stake holder akan menyelesaikan hal ini. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan sesegera mungkin,” ucap Jerry.
Simak Video “Seni Kria Merakit Mainan Kertas, Jakarta“
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)
JAKARTA – Pengamat ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai langkah Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, yang berani mengungkap masalah di PT Pertaminasudah dapat restu dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Ahok juga berani menyerang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Baca juga:Dua Sikap Pertamina Terhadap UMKM; Memberi dan Membeli)
“Bisa jadi Ahok merupakan orang yang disuruh Presiden untuk mengawasi Pertamina,” katanya dalam diskusi secara virtual, Sabtu (19/9/2020).
Keberanian Ahok sampai menyerang Kementerian BUMN, lanjut Yusri, pasti sudah mendapatkan izin dari Presiden. Apalagi, Ahok dan Jokowi memiliki hubungan yang dekat.
“Coba Erick Thohirberani enggak copot Ahok. Pasti (Ahok) sudah ada restu buat bongkar itu semua ke publik,” jelasnya. (Baca juga:Lewat Perppu, KPU Usul Pilkada 2020 Terapkan Kotak Suara Keliling)
Seperti diketahui, Ahok sebelumnya membongkar masalah internal korporasi Pertamina terkait inefisiensi dan gaji pegawai dan pejabat teras. Tak sampai di situ, Ahok juga mengungkit persoalan keuangan perusahaan, hingga mengkritik Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian jajaran direksi.
