Buru-Buru Dibahas, RUU MK Ternyata Tak Penuhi Kebutuhan Kelembagaan

Suara.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal melihat pembahasan revisi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa. Padahal menurutnya, isi dari revisi tersebut ternyata tidak memenuhi kebutuhan dari lembaga itu sendiri.