badan pertanahan nasional

Setelah 60 Tahun, Undang-Undang Pokok Agraria masih Digunakan di Indonesia

Suara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengatakan, 60 tahun yang lalu, tepatnya 24 September 1960, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPK) disahkan Presiden Soekarno. Seiring berjalannya waktu, UUPA memang tetap eksis, tetapi kondisi pertanahan di Indonesia…

ATR/BPN Wujudkan One Spatial Planning Policy, Ditargetkan Rampung pada 2024

Suara.com – Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang tengah mewujudkan One Spatial Planning Policy, yang ditargetkan rampung pada 2024. Adapun beberapa upaya yang dilakukan antara lain, percepatan penyediaan produk tata ruang, melakukan terobosan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)…
%%footer%%